RAPAT KERJA- Komisi C DPRD Kendal melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya selama dua hari, yakni tanggal 14 dan 15 Juli 2021. Dipimpin Ketua Komis C Bintang Yudha Daneswar.

Rapat Kerja Bersama Mitra, Komis C DPRD Kendal Membahas Program Prioritas Pembangunan Kendal Tahun 2022

*Dinilai Selama ini Kinerja Pemkab Tidak Efektif

BOSTHOMSON, KENDAL – Komisi C DPRD Kendal melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya selama dua hari, yakni tanggal 14 dan 15 Juli 2021. Hari pertama, rapat kerja dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kendal, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kendal dan Bagian Administrasi Pembangunan. Sedangkan hari keduanya dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kendal dan Baperlitbang selaku koordinator dari mitra kerja komisi. Rapat kerja membahas program prioritas pembangunan di Kabupaten Kendal tahun 2022, yang akan dilakukan oleh pihak eksekutif.

Hal itu dibenarkan, Ketua Komisi C DPRD Kendal, Bintang Yudha Daneswara, Kamis (15/7/2021) . Kata dia, pembangunan yang akan dilakukan Dinas PUPR adalah masih konsen pada pembangunan jalan. Karena hingga kini masih ada 12 persen yang belum dilakukan peningkatan insfrastruktur jalannya. Sehingga targetnya pada tahun 2022 semua pembangunan kelar.

“Rancangan akhir yang diajukan oleh Dinas PUPR sebesar Rp 125 miliar dari renja sebesar Rp 590 miliar,” katanya.

Danes mengungkapkan, untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membahas terkait penataan ruang terbuka hijau (RTH) khusus di wilayah Kecamatan Weleri dan Kecamatan Kaliwungu yang akan direvitalisasi. Kemudian menyinggung soal penanganan sampah di Kabupaten Kendal, khususnya di wilayah Darupono yang ada TPA baru dan kemudian akan menjadikan TPA lama sebagai taman atau TPA edukasi. Dinas tersenbut juga merencanakan akan membuat titik-titik untuk pengelolaan sampah 3R, Reduce, Reuse, Recycle.

“TPS 3R ini pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efesien. Yakni nantinya berada di tiap kecamatan. Sebelum di bawa di TPA Darupono, sampah-sampah di tiap kecamatan akan dikelola lebih dahulu. Sehingga tidak terjadi tumpuka sampah di TPA Darupono,” ungkapnya.

Lanjut Danes untuk Bagian Administrasi Pembangunan hanya lebih condong ke monitorong dari kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Kendal. Adapun Dinas Perkim, selain fokus ke rumah tidak layak huni (RTLH) dan juga Rusunawa. Untuk rumah susun ini Kabupaten Kendal mendapatkan bantuan tiga Rusunawa. Ketiga rumuah susun ini akan dibangun di satu Kebondalem, Kecamatan Kota Kendal dan dua di wilayah Kecamatan Kaliwungu.

“Pemkab Kendal melakukan pendampingan mulai dari penyediaan hingga pengurugan lahan untuk penempatan bantuan Rusunawa tersebut. Karena yang di wilayah Kaliwungu berada di area pertambakkan sehingga harus dilakukan pengurugan lahan. Ini butuh anggaran yang besar. Dinas ini juga mengusulkan revitalisasi kawasan kumuh,” terang Danes.

Danes menyatakan, pokok bahasan yang menjadi paparan program kerja Dinas Perhubungan Kendal selain terkait terminal dan parkir, juga menyinggung soal pasar darurat yang didirikan di Terminal Bahurekso yang akan menjadi tempat sementara bagi para pedagang pasar Weleri yang terbakar. Sehingga mau tidak mau harus ada singkronisasi antara Dishub dan Dinas Perdagangan terkait pengelolaan terminal dan pasar darurat tersebut. Pihak Dishub juga akan melakukan peremajaan dari beberapa terminal, baik Terminal Bahurekso, Boja, Sukorejo dan Weleri.

“Pengadaan lampu penenrangan jalan umum (LPJU), yakni mengajukan 1.600 titik di seluruh Kabupaten Kendal. Sehingga daerah-daerah yang selama ini belum ada penerangan jalan umumnya dapat diakomodir. Selain penerangan juga untuk keselamatan dari warga,” tandasnya.

Danes menambahkan, Komisi C akan mendorong penuh segala bentuk pembangunan di Kabupaten Kendal, selama itu berguna bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan anggaran yang besar itu, pihaknya juga mewanti-wanti supaya tidak main-main dengan anggaran. Sehingga nantinya tidak bermasalah dan berurusan dengan hukum. Maksimalkan kinerja dengan baik. Jangan sampai ada keterlambatan dalam meleksanakan kegiatan apa yang sudah menjadi program kerja untuk pembangunan Kendal.

“Selama ini yang kita ketahui bersama, Pemkab Kendal dalam melaksanakan itu sering terlambat. Seharusnya bisa dimulai awal atau pertengahan tahun, tapi yang terjadi terlambat di pertengahan ke akhir tahun. Bagi kami kinerja yang dilakukan Pemkab tidak efektif selama ini. Yang kami harapkan anggaran-anggaran itu tidak menjadi silpa,” pungkasnya. (*)

Editor; Abi Zhaf

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *