Rakor Pengamanan Wilayah Kembali Digelar Untuk Hindari Konflik Sosial

BOSTHOMSON KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Rapat Koordinasi Pengamanan Wilayah. Pada acara rapat ini mengangkat tema “Peran Masyarakat Nelayan dan Petani Tambak dalam Penanganan Konflik Sosial”.

Acara digelar di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, Selasa (9/11/2021).

Kegiatan dihadiri oleh Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal, Dico M Ganinduto dan Windu Suko Basuki Ketua DPRD Kendal, Muh Makmun, Sekda Kendal, Moh Toha, Forkopimda Kendal dan para Kelapa OPD terkait, serta dikuti oleh para nelayan dan petani tambak di wilayah Kabupaten Kendal.

Bupati Kendal, Dico M Ganinduto dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Kendal memiliki wilayah yang strategis dalam pengembangan usaha perikanan.

“Kendal adalah daerah yang cukup potensial untuk kegiatan perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya,” ujarnya.

Menurut Bupati, pembangunan sektor perikanan mempunyai peranan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan petani tambak.

“Maka, diperlukan harmonisasi antar masyarakat nelayan, agar pada pelaksanaannya tidak terjadi persoalan-persoalan yang menimbulkan konflik sosial,” tuturnya.

Dico menjelaskan, untuk melindungi kepentingan ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan dalam mengoptimalkan produktivitas usaha dan nilai ekonomi, maka harus dilakukan pengawasan terhadap kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan pada perairan tempat mereka usaha agar tidak terjadi kegiatan perikanan.

“Kegiatan pengawasan terhadap kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan merupakan wujud dari peran serta masyarakat khususnya nelayan dalam membantu pengawasan perikanan dalam kerangka Sistem Pengawasan Perikanan berbasis Masyarakat (SISWASMAS),” jelas Bupati.

Dico juga menyampaikan pesan kepada para nalayan dan petani tambak di wilayah Kabupaten Kendal agar bersama-sama dapat mengantisipasi terjadinya konflik sosial.

“Yakni dengan cara terus menjalin kebersamaan, kekompakan dan saling menghormati satu sama lain, agar terhindar dari persoalan konflik sosial, sehingga rejeki yang nantinya didapat akan lebih bermanfaat dan lebih berkah,” pesan Bupati.

Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Ronaldwin dalam paparannya menyampaikan materi tentang optimalisasi peran masyarakat nelayan dan petani tambak dalam penanganan konflik sosial.

Menurut Ronaldwin, terjadinya suatu konfik biasanya dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan tujuan antara satu dengan yang lainnya.

“Maka, untuk mencegah atau mengatasi timbulnya konflik harus ada koordinasi yang baik dan bersinergi antar pemangku kepentingan. Kemudian membangun dan membina potensi-potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar dapat dilibatkan dan berperan aktif untuk mencegah terjadinya konflik sosial,” papar Kajari.

Sementara itu, mewakili Kapolres Kendal, Kasat Bimas Polres Kendal AKP Abdullah Umar dalam paparan materinya menyampaikan terkait tanggung jawab Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

“Pemeliharaan keamanan dan ketertiban menjadi tugas kita bersama. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun oleh keanekaragaman,  kemajemukan suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa untuk selalu bersatu,” ujarnya.

Senada disampaikan Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun. Menurutnya sebagai warga negara yang baik harus dapat menaati peraturan negara.

“Terkait dengan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sosial ini perlu adanya sinergitas bersama,” ujar Makmun. (HS).

<span;>