Pendapatan Asli Daerah dari Sektor PBB Turun, ini Penyebabnya

KENDAL – Pendapatan asli daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 2020 turun atau tak sesuai dengan realisasi. Dari ketetapan sebesar Rp 32,2 miliar yang tercapai hanya 82 persen atau sebesar Rp 26,6 miliar. Penyebabnya adalah banyak masyarakat yang tidak membayar PBB akibat terdampak pandemi Covid-19.

“Dari 20 kecamatan di Kendal, hanya 2 kecamatan yang mencapai 100 persen lunas PBBnya. Yakni Kangkung dan Plantungan. Kecamatan lainnya hanya rata-rata 82 persen pembayarannya,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kendal, Agus Dwi Lestari, kemarin.

Lanjut Agus Dwi mengungkapkan, Kecamatan Kaliwungu merupakan wilayah yang paling rendah pencapaiannya. Dari target Rp 4,425 miliar yang tercapai 2,1 miliar. Sehingga capaian realisasinya hanya 47,2 persen. Adapun tunggakan PBB di 2020 yang belum tertagih Rp 2,3 miliar.

“Tunggakan ini menjadi PR bagi Bakeuda untuk bisa menyelesaikannya di 2021 ini,” ungkapnya.
Agus Dwi menyatakan, secara keseluruhan, piutang atau tunggakan PBB di Kendal mencapai Rp 5,7 miliar. Untuk kecamatan Kaliwungu tertinggi piutangnya karena target PBB juga paling tinggi dibanding kecamatan lainnya. Untuk tahun 2021, target PAD PBB diharapkan bisa mencapai Rp 33 miliar.

“Saya berharap kesadaran masyarakat untuk mau membayar PBB. Terlebih sekarang pembayaran sudah mudah,” ujarnya.

Saat ini, Agus Dwi menyatakan, bahwa pihaknya menerbitkan lima inovasi PBB. Pertama Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) elektronik. Dimana SPPT-PBB tidak lagi ada tandatangan dan stempel manual. Tapi sudah bisa tanda tangan elektronik alias barcode.

“Wajib pajak tidak perlu menunggu SPPT-PBB, namun sudah bisa diunduh di Website Bakeuda Kendal,” terangnya.

Sedangkan untuk pembayaran pajak maupun SPPT-PBB, Bakeuda juga memiliki inovasi baru. Yakni melalui QRIS atau Quick Response Indonesia Standard. Caranya, wajib pajak tinggal memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) di QRIS. Maka akan mendapatkan kode matrik atau Kode QR untuk pembayaran.

“Pembayaranya bisa dengan Mobile Banking, Indomaret, Tokopedia, Kantor Pos, OVO, Bank Jateng dan sebagainya. Dengan kemudahan ini bisa menjadikan masyarakat tepat waktu membayar pajak,” ucapnya. (Win)