Kepala BKPP Kendal Cicik Sulastri pada acara jumpa pers dengan wartawan, Kamis (08/04/2021).

Pelantikan 33 Pejabat Fungsional Di Kendal Telah Sesuai Permenpan

KENDAL – Adanya pemberitaan online yang menyebutkan bahwa 33 pejabat fungsional yang dilantik Bupati Kendal Dico M Ganinduto beberapa hari lalu di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal diduga tanpa ijin Mendagri, dibantah oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kendal Cicik Sulastri pada acara jumpa pers dengan wartawan di Kendal Kamis (08/04/2021).

Cicik menegaskan bahwa pemberitaan itu tidak benar ,ia mengungkapkan pelantikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Kendal berdasarkan Permenpan No 42 tahun 2018, dimana pada Permenpan itu ada ketentuan pasal 13, untuk pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional paling lambat dilakukan maksimal 6 April 2021. Selain itu Permenpan No  13 tahun 2019 pasal 37,bahwa setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpahnya.

“Kenapa perlu dilakukan pelantikan. Ini berdasar pada Permenpan No  13 tahun 2019, dalam pasa 37, setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpahnya,” Ujar Cicik.

Cicik juga menyatakan, sebelum dilakukan pentikan pejabat fungsional sudah melalui proses panjang dengan mengikuti dan lulus uji kompetensi yang penetapan kelulusanya dari instansi pembina masing-masing.

“Jadi kemarin itu, jika ada pelantikan 33 pejabat fungsional, semuanya ada rekomendasi dari instansi pembinanya. Kenapa kita melantik, dari sisi batasan waktu karena sudah saatnyay untuk dilantik, batasan 6 April. Bila tidak kita lantik maka akan merugikan yang bersangkutan. Akibatnya mereka tak akan mendapatkan tunjangan fungsional,” terangnya.

Sebelumnya telah diberitakan, sebanyak 33 pejabat fungsional Kabupaten Kendal diambil sumpah janji jabatan oleh Bupati Kendal Dico M Ganinduto, Selasa (6/4/2021).

Pada saat Pelantikan Dico memberikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik dan berpesan untuk bekerja menjadi lebih baik mengingat program 100 hari kerja yang salah satunya menekankan tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel, bebas korupsi dan memberikan ruang luas bagi partisipasi masyarakat.

“Pejabat fungsional merupakan jabatan teknis yang memiliki kompetensi tertentu, baik keahlian maupun pendidikan. segeralah menyesuaikan diri dengan membangun kerja sama dan koordinasi, termasuk harus memiliki pemikiran  visioner, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas,” pesan Dico.(Win)