Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tjahjo Kumolo

Jangan Mau Gajinya, Tapi ASN Tak Loyal Kepada Negara

BOSTHOMSON – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tjahjo Kumolo menegaskan mengenai program jangka pendek menengah dan jangka panjang yang dipersiapkan oleh bupati dan wakil bupati terpilih harus singkrong dengan programnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar pranowo.

Bagi pemerintah pusat, Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Makruf Amin, yang penting program strategis pemerintah pusat harus bisa berjalan di tingkat provinsi seiring sejalan dengan program sekala prioritas gubernur dan juga program-program strategis yang menjadi janji kampanye seorang bupati dan wakilnya.

“Ini satu mata rantai yang tak terpisahkan. Tugas kepolisian, TNI, DPRD, ya mari menjaga stabilitas ini, agar program-program pembangunan bisa berjalan dengan baik,” katanya, saat meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kendal, kemarin.

Menurut Tjahjo Kumolo, bahkan salah satu visi misi Presiden Jokowi untuk lima tahun ke depan yang dirasaklan lima tahun kemarin belum optimal itu adalah masalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu jangan dilihat adalah memfungsionalkan jabatan strukturannya atau memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek. Akan tetapi bagaimana birokrasi ini bisa ramping, cepat dan berani mengambil keputusan, serta tegak lurus dan taat dengan apa yang menjadi perintah di atasnya.

“Ini selalu saya sampaikan. Di Kendal ini komandan lapanganya adalah pak Sekda. Dengan OPD, SKPD sampai kecamatan. Kalau ada yang tidak loyal dengan bupati dan wakil bupati terpilih, ganti saja. Kalau perlu tiap minggu diganti ndak masalah, tunjuk Pltnya,” tegasnya.

Tjahjo Kumolo menyatakan, bahwa kinerja ASN harus profesional dan  taat kepada siapa yang menjadi pimpinan di daerah sampai ke presiden. Jangan ada pegawai atau calon ASN tidak patuh pada pemerintah pusat sampai memasang gambar presisden dan wakil presiden di kantornya pun tabu. Maka dengan kemarin memperingati Hari Lahir Pancasila, dapat menjadi momen untuk bersatu. Sapta Marga sumpah prajurit, Tri Brata, Panca Prasetya Korpri, itu jelas.

“Berbicara Pancasila ya sudah final selesai sebagai ideologi mnegara kita. Jangan mau diganti dan sebagainya-sebagainya, ini salah satu kata kunci,” ucapnya.

Tjahjo Kumolo mengiungatkan di lingkup ASN, harus berhati-hati dengan masalah radikalisme, terorisme. Karena pihaknya tidak akan segan-segan memberhentikan dengan tidak hormat bagi ASN yang ikut masuk pada lingkaran radikalisme dan terorisme.

“Saya tiap bulan rapat, ada aja puluhan ASN yang saya berhentikan atau non jobkan atau di pecat. Kalau ASN  terlibat radikalisme kalau masih bisa dibina, dibina, tapi di non jobkan dulu. Terpapar dengan masalah terkait teror dipecat,” ujarnya.

Tjahjo Kumolo meminta ASN harus menjadi bagian bersama TNI-Polri. Urusan radikalisme, teorisme bukan tanggungjawabnya kepolisian, TNI semata, melainkan tanggungjawab bersama. ASN harus berani menentuan sikap kawan dan lawan pada perorangan, kelompok dan golongan. Jangan berpura-pura mau gaji dari negara tapi tidak loyal dan taat kepada apa yang menjadi keputusan politik dan pemerintah yang sah.

“Ini yang kita minta dari teman-teman ASN harus berani menentukan sikap, siapa kawan dan lawan pada perorangan, kelompok dan golongan yang anti Pancasila, anti pemerintah yang sah, dan masuk pada klelompok kelompok radikalisme, terorisme, yang membahayakan kesatuan persatuan NKRI,” pintanya.

Tjahjo Kumolo menjelaskan, selain bahaya radikalisme dan terorismem tantangan ASN  yang  tak henti-hentinya diingatkanya adalah berkaitan dengan memahami area rawan korupsi. Hati-hati pada ini. Misal, dana hibah dan dana bansos ini milik rakyat jangan dikorupsi dan jangan dipangkas. Hal lainya yang juga perlu diwaspadai adalah masalah mekanisme pembelian barang dan jasa, masalah retribusi dan pajak, serta masalah jual beli jabatan.

“Ini mulai menteri, perangkat daerah sampai perangkat-perangkat daerah yang banyak kena OTT KPK. Tolong pahami area rawan korupsi ini buat teman-teman ASN,” tandasnya.

Tantangan lainya masalah bahaya narkoba. Seluruh ASN juga harus memperhatikan akan bahayanya narkoba. Kalau ada ASN yang sudah diproses hukumnya korupsi maka dipecat. Bagi ASN pengguna narkoba maka langsung nonjob dan direhabilitasi, kalau pengguna dan pengedar diserahkan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum dan dipecat.

“Ini tantangan kita, tiga yang rawan, radikalisme, terorisme, korupsi dan narkoba,” ucapnya.

Yang keempat, Tjahjo Kumolo menambahkan, tiap detik muncul, yakni masalah bencana alam. Bisa suatu saat banjir bandang, tanah longsor, puting beliung dan sekarang ditambah pandemi covid. Ini juga merupakan suatu bencana.

“Mari ASN bersama dengan seluruh lapisan masyarakat dengan Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, bergotomg royong membangun pola kehidupan baru, menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat,” pungkasnya. (Zhf)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *